Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat merespons keresahan publik terkait kabar miring seputar penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Isu viral yang mengeklaim adanya imbauan dari pihak internal kementerian agar masyarakat beralih menggunakan Solar bersubsidi dipastikan murni merupakan berita bohong (hoaks).

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa tangkapan layar yang beredar luas di media sosial tersebut sengaja dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam unggahan palsu itu, foto dirinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dicatut dan disandingkan dengan kutipan rekayasa seolah-olah dirilis oleh media massa resmi melalui situs tiruan.

"Narasi yang menyebutkan ada ajakan pindah ke Solar karena harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter itu sama sekali tidak benar. Karakteristik, spesifikasi, dan peruntukan antara Pertamax dan Solar itu sangat kontras bagi mesin kendaraan. Mustahil pernyataan sekonyol itu keluar dari pihak kami," ujar Dwi Anggia dalam klarifikasi resminya, Selasa (16/6).

Dorong Publik Lebih Kritis di Ruang Digital

Pihak kementerian menyayangkan adanya upaya disinformasi yang sengaja diembuskan untuk memancing emosi masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global. Kementerian ESDM pun menegaskan akan menuntut tanggung jawab para penyebar hoaks tersebut demi memberikan efek jera di ruang digital.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk lebih jeli, cerdas, dan selalu melakukan verifikasi ulang sebelum membagikan informasi yang belum jelas validitasnya di media sosial.

Transparansi Penyesuaian Harga Energi

Di sisi lain, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku sejak 10 Juni lalu dipastikan sudah melalui kalkulasi yang matang.

Langkah yang diambil PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah ini murni didasarkan pada pergerakan harga minyak mentah dunia serta nilai keekonomian pasar demi menjaga pasokan energi nasional tetap stabil dan sehat.

Untuk menghindari kesalahpahaman ke depan, masyarakat disarankan untuk selalu memantau perkembangan kebijakan energi nasional melalui kanal komunikasi resmi milik Kementerian ESDM maupun Pertamina.