Posisi utang pemerintah Indonesia secara nominal resmi menembus angka psikologis Rp 10.000 triliun. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat total utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp 10.293,69 triliun, atau naik sekitar Rp 373,27 triliun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang sebesar Rp 9.920,42 triliun.

Komposisi utang pemerintah per Juni 2026 masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.966,79 triliun atau setara 87,11 persen. Sementara itu, porsi pinjaman—baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri—tercatat sebesar Rp 1.326,90 triliun.

Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa peningkatan nominal utang ini masih berada dalam batas aman dan terkendali. Dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,26 persen, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah mengklaim pengelolaan utang terus dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas APBN dan membiayai program pembangunan nasional.

Meski rasio terhadap PDB tergolong aman secara regulasi, sejumlah pengamat ekonomi mengimbau pemerintah untuk tetap mewaspadai risiko dinamika suku bunga global serta nilai tukar mata uang. Pengawasan ketat diperlukan mengingat tingginya beban kewajiban utang jatuh tempo agar tidak menekan fleksibilitas ruang fiskal dalam jangka panjang.