Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus pimpinan rapat, Yahya Zaini, meminta persetujuan anggota setelah pembahasan anggaran selesai. Anggota Komisi IX kemudian menyatakan setuju terhadap pagu anggaran yang diajukan BGN.

Berdasarkan hasil RDP, anggaran BGN 2027 dibagi menjadi dua program utama. Program Pemenuhan Gizi Nasional mendapat alokasi Rp232,88 triliun, sedangkan Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp7,33 triliun. Dengan komposisi tersebut, sebagian besar anggaran BGN diarahkan langsung untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Dari keseluruhan anggaran, alokasi terbesar berada pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran dengan nilai sekitar Rp232,5 triliun. Sementara itu, Sekretariat Utama memperoleh Rp7,2 triliun dan Inspektorat Utama mendapatkan Rp35 miliar. Anggaran lainnya dialokasikan untuk Deputi Sistem dan Tata Kelola sebesar Rp29,3 miliar, Deputi Promosi dan Kerja Sama Rp76,5 miliar, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan Rp51,2 miliar. Pusat Data dan Informasi mendapat Rp154,4 miliar, sementara Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi memperoleh Rp38 miliar.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, anggaran tersebut menjadi dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. BGN menargetkan program itu menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk peserta didik, alokasi anggaran mencapai Rp198,96 triliun, sedangkan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapat Rp33,54 triliun.

Besaran anggaran 2027 tersebut telah mengalami efisiensi Rp30 triliun dari pagu indikatif sebelumnya. BGN sebelumnya memperoleh pagu indikatif Rp270,20 triliun. Setelah penyesuaian, anggaran ditetapkan menjadi Rp240,20 triliun dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja serta anggaran lembaga. BGN menyatakan sebagian besar anggaran akan diarahkan untuk pelaksanaan MBG. Selain penyediaan makanan, anggaran juga mendukung pengawasan, keamanan pangan, sistem informasi, tata kelola, serta kegiatan pendukung lainnya. BGN juga menyiapkan penguatan kualitas layanan agar perluasan penerima manfaat dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan ketepatan sasaran dan pengawasan program di lapangan.

Dalam penjelasannya, Sudaryono menegaskan pengelolaan anggaran akan diarahkan agar setiap alokasi memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. BGN juga menyebut penguatan standar layanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG, termasuk standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kapasitas petugas, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan. Langkah tersebut diperlukan karena cakupan program pada 2027 mencakup penerima manfaat dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai daerah. Dengan pagu yang telah disepakati, BGN akan melanjutkan penyusunan serta pelaksanaan program berdasarkan prioritas pemenuhan gizi nasional. serta memperkuat tata kelola agar pelaksanaannya efektif dan akuntabel di lapangan.