Pemerintah menemukan sekitar 6 juta data ganda dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini memicu pembenahan dan penyisiran data skala besar guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan bahwa tumpang-tindih data tersebut terjadi akibat seorang anak terdaftar di lebih dari satu instansi pendataan.

"Misalnya, seorang anak terdaftar sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah naungan Kementerian Agama, tetapi di saat bersamaan juga tercatat di pendataan Kemendikdasmen sebagai siswa SMP, atau terdaftar ganda sebagai santri di pondok pesantren," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat.

Sinkronisasi Data Antar-Kementerian

Untuk mengatasi persoalan ini, BGN tengah mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah integrasi data ini melibatkan:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Proses penyisiran dan integrasi ini diharapkan dapat menghilangkan identitas ganda (double identity) sehingga jumlah penerima MBG dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Fokus Efisiensi dan Ketepatan Sasaran

Dengan adanya evaluasi dan pengurangan data ganda hingga 6 juta penerima, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi anggaran negara serta memastikan bahwa program prioritas ini benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.